Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Fungsional Pranata Keuangan APBN Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Pengadilan Tinggi Agama Makassar melaksanakan upacara pelantikan Mawar Putri, S.E., M.Si., Ak. sebagai Pejabat Jabatan Fungsional Pranata Keuangan (Jafung PK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Rabu (03/07) di Aula Pengadilan Tinggi Agama Makassar lantai II dan dihadiri oleh unsur Pimpinan, Hakim Tinggi, Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan, serta Fungsional dan Pelaksana. Proses pelantikan tersebut melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pranata Keuangan (PK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3195/SEK/SK.KP4.1.3/VI/2024.
“Saya ucapkan selamat mengemban jabatan baru sebagai Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN kepada para pejabat yang baru saja dilantik dan semoga jabatan ini membawa berkah bagi kehidupan Saudara dan keluarga. Bahwa pengelolaan keuangan negara tentu ada resikonya karena banyak-banyak ASN tergerus integritasnya berkaitan dengan uang, oleh karena itu saya mengharapkan kepada saudara kelolalah keuangan kantor itu secara efisien dan tepat guna dan disertai dengan pengadministrasian yang baik, sekecil apapun pengelolaan keuangan itu baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran harus diadministrasikan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang ada, “ucap Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dr. Drs. Khaeril R, M.H., mengawali sambutan pelantikan.
Jabatan fungsional PK APBN merupakan jabatan yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan APBN pada satuan kerja di instansi Pemerintahan/Kementerian/Lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, PTA Makassar telah memiliki 2 Pejabat Jafung Analis Pengelolaan Keuangan APBN yaitu A. Maradona, S.H.I dan Jamaluddin, S.E., sehingga dengan dilantiknya Mawar Putri, S.E., M.Si, A.K. sebagai Pranata Pengelola Keuangan APBN maka PTA Makassar telah memiliki 3 pejabat Jafung Pengelola keuangan APBN.
Pada kesempatan ini, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar juga menyampaikan kepada Hakim Tinggi Pengawas Daerah mungkin untuk tahun depan diproritaskan pengawasan itu adalah difokuskan kepada pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan keuangan yang bersumber dari DIPA 01 dan 04 karena berdasarkan pengalaman Beliau, ketika bertugas ditempat sebelumnya, saat Hakim Tinggi Pengawas Daerah melakukan pengawasan ke Pengadilan Agama di daerah semua pengelolaan keuangan baik-baik saja, akan tetapi ketika ada audit BPK ternyata banyak permasalahan sehingga nanti di dalam pengawasan keuangan khususnya berkaitan dengan DIPA itu akan dibentuk “Tim Khusus” yang memang menguasai pengelolaan keuangan itu karena Beliau yakin sebagai Hakim Tinggi tidak mungkin menguasai semuanya, biasanya Hakim Tinggi hanya menjadi Ketua Tim yang membagi-bagi tugas di dalam pengawasan, kalau kebetulan yang memeriksa keuangan itu hanya sekedar melihat evidennya tanpa memahami prosedur pengelolaan keuangan dan pembelanjaan itu, Beliau yakin dan percaya pasti ada hal-hal yang tidak teradministrasi atau dibelanjakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan ini banyak yang terjadi baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Tinggi Agama, sehingga Beliau sangat berharap ke depan dengan adanya Pejabat Jafung di bidang keuangan segala proses pengadministrasian, pemasukan dan pengeluaran keuangan bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.
