PTA Makassar Adakan Monev MoU Bersama Balai Harta Peninggalan

Selasa 06 Juni 2023, Pengadilan Tinggi Agama Makassar melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama dengan Balai Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan bertempat di ruang rapat Pimpinan. Rapat monitoring dan evaluasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar menjelaskan bahwa sejak perjanjian kerjasama antara Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Balai Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditandatangani beberapa bulan yang lalu, ini adalah pertama kalinya dilakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama. Hal ini dimaksud untuk melihat sejauh mana implementasinya perjanjian itu di lapangan, apakah sudah berjalan dengan normal sesuai dengan yang kita harapkan bersama ataukah masih jalan ditempat. Disamping itu pula, juga mungkin ada hal-hal baru yang perlu disempurnakan, terutama dalam konteks memudahkan berkomunikasi dengan para pihak.

Lebih lanjut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengungkapkan bahwa lahirnya perjanjian kerjasama ini konteksnya merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan hokum kepada masyarakat, khususnya yang terkait dengan harta peninggalan dan merupakan bagian dari tugas Balai Harta Peninggalan untuk melakukan pengawasan.

Sementara dari pihak Balai Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah memfasilitasi lahirnya Perjanjian Kerja Sama ini karena sangat membantu kami  dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Undang-Undang, terutama dalam hal ampenyumpahan kepada wali-wali yang telah ditetapkan perwaliannya oleh Pengadilan Agama,  juga sangat membantu kami untuk mendapatkan data-data dari Pengadilan Agama yang kami perlukan, khususnya dalam hal melakukan pengawasan terhadap anak yang ada dalam pengawasan Balai Harta Peninggalan.

Bagian akhir dari rapat monitoring dan evaluasi implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Balai Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar memberikan kesimpulanbahwa:

1. Diperlukan adanya sosialisasi secara berkelanjutan ke satuan kerja pada pengadilan  pertama sebagai pelaksana utama dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Diperlukan adanya peningkatan system pelayanan berupa aplikasi yang terintegrasi untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan baik oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar maupun oleh Balai Harta Peninggalan itu sendiri.

Turut hadir dalam rapat monitoring dan evaluasi tersebut adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Perwakilan Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Ketua dan Penitera Pengadilan Agama Makassar, Ketua dan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa serta Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Agama Maros.